Monday, 14 October 2013

Redenominasi Rupiah

Pengantar
Pecahan mata uang yang terlalu besar kurang efisien karena membuat proses pembayaran dan transaksi tunai menjadi lebih susah. Pengurangan pecahan mata uang bisa menyederhanakan sistem akuntansi dan pembayaran. Redenominasi hanya menyederhanakan pecahan uang rupiah tanpa mengurangi nilainya. Rencana positif redenominasi harus dilakukan secara hati-hati.
Dampak psikologi kepada masyarakat dan investor akan tergantung dengan bagaimana Bank Indonesia melakukan sosialisasi. Kesiapan masyarakat diperlukan karena tanpa kesiapan masyarakat maka bisa-bisa terjadi gejolak ekonomi dimana terjadi kepanikan di masyarakat. Hal tersebut berbahaya, karena masyarakat tidak mengerti dan jangan sampai disalahartikan seperti sanering. Ekonomi yang kuat dan politik yang stabil akan memudahkan proses redenominasi.
Jika pelaku bisnis yakin bahwa ekonomi berkinerja baik, redenominasi bisa berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi, jika pelaku bisnis berpersepsi ekonomi melambat atau memburuk, maka redenominasi mengakibatkan angka inflasi meningkat. Sukses redenominasi hanya bisa dilakukan pada saat inflasi dan ekspektasi inflasi stabil dan rendah.

Uang pecahan Indonesia yang terbesar saat ini Rp 100.000. Uang rupiah tersebut mempunyai pecahan terbesar kedua di dunia, terbesar pertama adalah mata uang Vietnam yang mencetak 500.000 Dong. Namun hal itu tidak memperhitungkan negara Zimbabwe, yang mana negara tersebut pernah mencetak 100 miliar dolar Zimbabwe dalam satu lembar mata uang. Bank Indonesia merasa perlu melakukan redenominasi rupiah. Bank Indonesia (BI) mewacanakan rencana redenominasi rupiah atau dengan kata lain pengurangan nilai pecahan rupiah tanpa mengurangi nilai dari uang tersebut. Tujuan redenominasi yaitu untuk menyederhanakan pembayaran atau efisiensi penghitungan dalam system pembayaran. Misalnya jika sekarang pecahan Rp 1.000 maka setelah di-redenominasi pecahannya diubah menjadi Rp 1 namun nilai dari uang tersebut tidak berkurang.

1. Pengertian Redenomisasi

Redominisasi merupakan penyederhanaan dari nilai atau nominal yang tertera pada mata uang tertentu tanpa memotong nilai tukar uang itu sendiri, disertai dengan penyesuaian harga komoditas di pasaran dan nilau tukar dengan valuta asing (valas). Pengertian dari redenominasi adalah penyederhanaan dari satuan harga maupun nilai mata uang yang ada. Misalnya satuan Rp.1000 disederhanakan menjadi Rp.1. Hal ini berlaku menyeluruh ke semua harga-harga barang dan jasa di negara tersebut. Dalam hal ini tidak ada yang dirugikan dari system redenominasi. Dalam redenominasi, akan ada pemotongan angka nol pada nilai mata uang. Pemotongan nol biasanya tiga buah di belakang. Misalnya pecahan Rp 100.000 dipangkas 3 angka nolnya akan menjadi Rp 100. Jika sekarang gaji anda sebagai karyawan Rp 3.000.000 per bulan maka setelah di-redenominasi maka gaji akan menjadi Rp 3.000 per bulan. Namun gaji sebesar itu tetap bernilai sama. Misalnya untuk Rp 3.000.000 bisa membeli sebuah komputer maka setelah di-redenominasi maka Rp 3.000 tetap bisa digunakan untuk membeli komputer yang sama.

Tujuannya redenominasi adalah sebagai efisiensi penghitungan dalam system pembayaran. Sukses redenominasi hanya bisa dilakukan pada saat inflasi dan ekspektasi inflasi stabil dan rendah. Intinya adalah penyederhanaan akunting dan sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak bagi ekonomi. Syarat keberhasilan redominisasi lainnya adalah persepsi dan pemahaman masyarakat yang mendukung yang didasarkan akan kebutuhan riil masyarakat,
Penerapan redenominasi itu butuh waktu transisi sedikitnya lima tahun dan selama itu pedagang wajib mencantumkan label dalam dua jenis mata uang yakni uang lama yang belum dipotong dan uang baru (yang nolnya udah dipotong) sehingga tercipta kontrol publik. Selain itu, untuk melakukan redenominasi nilai tukar juga dibutuhkan penarikan uang yang beredar di masyarakat secara bertahap. Hal yang paling sulit dilakukan dengan cepat dan mudah adalah sosialisai kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mencapai ratusan juta jiwa.
Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin melakukan penyederhanaan satuan nilai tukar.Tiga persyaratan itu adalah : 1.Kondisi ekonomi yang stabil, 2. Inflasi yang terjaga rendah dan 3. Adanya jaminan stabilitas harga. 

2. Efek Redenominasi

BI merasa rupiah sudah terlalu gendut. Sebab, jumlah nolnya terlalu banyak. Jumlah nol yang banyak mengakibatkan ongkos bertransaksi terlalu mahal atau tidak efisien. Jadi, timbulah ide kreatif merampingkan rupiah, yang dalam bahasa kerennya disebut redenominasi mata uang (currency redenomination).Para bankir menilai, bank sentral harus berhati-hati melakukan redenominasi mata uang rupiah. Pasalnya, kebijakan ini bakal memiliki efek yang sangat besar bagi industri perbankan. Rencana redenominasi rupiah bakal memakan biaya tinggi. Perbankan harus melakukan investasi lagi di bidang teknologi dan informasi (TI).TI tentu perlu penyesuaian terhadap berapa banyak angka nol uang tersebut. BI juga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mengganti dan mencetak uang baru.Pencetakan uang selalu menguras anggaran BI.
Untuk penerapan TI dan mematangkannya butuh waktu yang tidak sebentar. Redenominasi rupiah harus dibarengi pembangunan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Jangan sampai persepsi yang timbul adalah pemotongan nilai mata uang, yang membuat masyarakat menarik dana mereka dari bank dan melakukan investasi ke luar negeri, Redenominasi dilakukan ketika Indonesia menerapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Saat itu, Indonesia bisa menyamakan nilai rupiah dengan mata uang negara-negara ASEAN. Saat ini belum tepat karena krisis ekonomi di Eropa belum benar-benar berlalu dan sektor riil di Indonesia belum bergerak.
Redenominasi jangan sampai menimbulkan gejolak stabilitas ekonomi. Kesiapan masyarakat menjadi poin penting bagi bank sentral. Redenominasi sebetulnya sangat baik, tetapi harus dipahami jika kesiapan masyarakat menjadi hal penting yang harus diperhatikan,.Bank Indonesia harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. BI dapat melakukan kajian intensif dampak redenominasi pada stabilitas ekonomi. Misalnya melalui seminar, road show ke kampus-kampus, sosialisasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan apapun yang berhubungan dengan uang termasuk nilai serta fungsinya sangat sensitif. Masyarakat harus dimintai pendapatnya terlebih dahulu. Kesiapan masyarakat juga
diperlukan karena tanpa kesiapan masyarakat maka bisa-bisa terjadi gejolak ekonomi dimana terjadi kepanikan di masyarakat. Hal tersebut berbahaya, karena masyarakat tidak mengerti dan jangan sampai disalahartikan seperti sanering. Bank Indonesia sebelum melakukan redominisasi untuk terlebih dahulu meyakinkan semua infrastruktur terkait sudah disesuaikan dan disetting sedemikian rupa sehingga kompatibel dengan mata uang baru dengan lebih sedikit nol. Seluruh sistem penghitungan komputer di Indonesia, termasuk akuntansi, electronic data processing, stok gudang, cash flow, pengiriman,dan lain sebagainya harus terlebih dahulu diubah, dan perubahan itu harus bisa mengakomodasi hasil penghitungan tahun-tahun sebelumnya. Dalam skala nasional, masalah ini bukan hal yang sepele, dan jelas tidak murah. Tanpa persiapan matang, perdagangan di pasar saham akan kacau balau karena tidak jelas perusahaan mana yang sehat dari segi keuangan, tidak jelas mana yang untung mana yang rugi. Pengapalan ekspor bisa batal karena harga kesepakatan eksportir dan importir tahun sebelumnya menjadi berubah saat barang hendak dikirim.
Biaya penyesuaian infrastruktur akibat redenominasi mungkin lebih besar dari perkiraan pemerintah. Bukan mesin ATM saja yang perlu diubah, tetapi juga mesin kasir di semua toko, mesin literan otomatis di SPBU, mesin argo taksi, dan sebagainya. Semua itu akan memberi beban biaya tambahan yang cukup mempengaruhi kinerja ekonomi swasta. Harus diakui bahwa mata uang rupiah memang terlalu banyak nolnya sehingga secara riil ada satuan mata uang yang tidak diterima pasar. Pemilik warung-warung di perumahan sudah menolak pecahan mata uang Rp50.000,-, bahkan pengatur jalan ilegal atau pak Ogah pun acapkali membuang dengan sinis pecahan Rp 100,- atau Rp 200,- yang diberikan pengemudi mobil. Apa gunanya mencetak uang yang tidak diterima warga sendiri? Redemoninasi adalah kebijakan yang tepat, tetapi sebaiknya dipersiapkan panjang dan matang sebelum akhirnya direalisasikan.

Pokok persoalannya bukan sekedar bagaimana men-sosialisasikan kebijakan ini. Lebih dari itu, redenominisasi menuntut perubahan infrastruktur dan sistem administrasi secara masif, atau ekonomi negeri kita akan digoncang prahara pembukuan. Redenominasi atau pengurangan nominal rupiah hanya memberikan efek psikologis ke pasar saham. Jika rencana itu tersosialisasi dengan baik, maka semestinya pasar saham tidak terpengaruh dan bisa bergerak dengan normal lagi. Jika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpuruk makan redenominasi digabungkan dengan sentimen tingginya inflasi membuat investor memilih keluar dari pasar saham. Redenominasi rupiah diyakini sama sekali tidak mengganggu pasar modal Indonesia. Secara rasional, ini (redenominasi) hanya bisa dilakukan saat inflasi pada tingkat yang redah, dan ekonomi yang stabil. Ini berarti positif, dan ekonomi Indonesia on track
Redominisasi berdampak negatif kepada pasar modal jika inflasi tinggi. Namun yang perlu dicatat adalah, sosialisasi yang maksimal kepada seluruh masyarakat. Ini penting untuk memberi pemahaman, bahwa hanya nominalnya saja yang berkurang, sedangkan nilai uang tetap. Selain memerlukan waktu, BI pun harus siap menanggung beban biaya yang tidak sedikit.

Dengan adanya beberapa kantor cabang BI di tiap propinsi Indonesia, dalam waktu 3-5 tahun pelaksanaan redenominasi bisa berjalan.Seperti yang telah dilakukan di Turki dan Rumania, waktu yang dibutuhkan juga sama. Ini wajar, tapi harus bekerja keras menarik mata yang lama, dan mendistribusikan yang baru. Apalagi Indonesia negara Archipelago. BI memperkirakan proses redenominasi akan membutuhkan waktu sekitar 10 tahun.
Tahapan pertama yang dilakukan bank sentral yakni sosialisasi yang dimulai dari tahun 2011 dan tuntas selesai di 2022. Sosialisasi akan dilakukan hingga 2012, dan tahun 2013 akan dilanjutkan dengan masa transisi. Pada masa transisi digunakan dua rupiah, yakni memakai istilah rupiah lama dan rupiah hasil redenominasi yang disebut rupiah baru.
Hampir tiap tahun Indonesia mengalami inflasi atau dengan kata lain harga suatu barang harus dinyatakan dengan angka yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, banyaknya jumlah angka tersebut akan berpotensi mempersulit transaksi sehari-hari di samping risiko untuk membawa uang dalam jumlah besar. Perhitungan dengan nominal yang lebih tinggi juga lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan perhitungan dengan nominal rendah. Contoh, orang Indonesia yang cukup lama tinggal di negeri paman Sam saat dia sedang pulang ke Indonesia.
Dia kebingungan mengecek apakah kembalian belanja di minimarket sudah benar atau tidak.aklum saja sehari-harinya dia hanya berurusan dengan uang dengan nominal US$1-10. Bandingkan dengan Indonesia yang nominalnya mencapai ribuan, bahkan ratusan ribu. Itu mungkin adalah salah satu contoh mengapa nominal yang besar akan menyulitkan transaksi kita sehari-hari. Yang harus dipahami juga adalah bahwa redenominasi berbeda dengan sanering.
Redenominasi mata uang secara teori tidak akan menyebabkan kenaikan harga karena harganya juga ikut terpotong. Lain lagi dengan sanering. Mata uang yang mengalami sanering akan berkurang nilainya namun harga-harga barang tidak dijamin untuk ikut turun. Dengan demikian, sanering akan mengurangi daya beli uang sedangkan redenominasi tidak. Indonesia sendiri pernah melakukan sanering pada tahun 1965. Pada saat itu, rupiah dipotong nilainya dari 1.000 menjadi 1 rupiah di mana harga barang tidak ikut turun. Akibatnya adalah inflasi yang sangat tinggi.
Berbicara mengenai redenominasi, Zimbabwe adalah salah satu negara yang cukup agresif melakukan redenominasi mata uangnya. Tercatat dalam 4 tahun terakhir, akibat hiperinflasi, Zimbabwe telah 3 kali melakukan redenominasi mata uangnya. Kesalahan utama Zimbabwe adalah melakukan redenominasi ketika inflasi sangat tinggi sehingga redenominasi semakin memperkuat efek inflasi tersebut.
Redenominasi tidak hanya dilakukan oleh negara yang nominal mata uangnya cukup besar. Salah satu contohnya adalah redenominasi mata uang anggota Uni Eropa ketika meredenominasi mata uangnya menjadi Euro. Dalam hal ini, rasio konversinya bisa kurang dari satu. Satu Euro setara dengan 40,3 francs Belgia saat itu.
Secara teori, redenominasi tidak akan memberikan efek negatif terhadap perekonomian.Dalam tataran praktis. pelaku ekonomi adalah manusia yang tindakannya tidak sepenuhnya bersifat rasional karena adanya pengaruh emosi sehingga respon terhadap kebijakan redenominasi ini tidak bisa kita asumsikan 100% bersifat rasional. Ketakutan akan adanya kemungkinan inflasi akan menyebabkan orang akan cenderung memegang barang, terutama yang nilainya tahan terhadap inflasi. Sebagai contoh adalah emas. Tentu saja hal ini bisa berdampak buruk terhadap laju pertumbuhan ekonomi karena berpotensi mengurangi konsumsi.
Apabila terjadi penukaran rupiah ke mata uang lain yang lebih kuat, maka akan terjadi penurunan nilai rupiah terhadap mata uang lain.
Dampak lainnya yang perlu diperhatikan dengan cermat adalah adanya potensi pembulatan harga ke atas dengan alasan untuk mempermudah transaksi. Harga barang yang dahulu Rp 1.700,- akan menjadi Rp 1.7,-. Karena alasan yang telah disebutkan di atas, harganya akan dibulatkan menjadi Rp 2,-. Tentu saja secara luas, praktik ini akan mempertinggi tingkatinflasi.

Bagaimana dengan efek redenominasi ini terhadap bursa saham? Selain kita akan dapat membeli saham dengan harga lebih murah, para pelaku pasar akan bersikap negative karena secara umum mereka menghendaki kestabilan ekonomi. Walaupun redenominasi secara teori tidak menganggu aktivitas ekonomi, namun dampak psikologis yang ditimbulkannya terhadap masyarakat akan cukup mengkhawatirkan pelaku pasar.
Pemerintah harus benar-benar mengkaji untung ruginya menerapkan kebijakan ini. Seandainyapun dilaksanakan, persiapannya haruslah sangat matang dan sebisa mungkin menutup
flaw yang mungkin terjadi dalam implementasinya. Jangan sampai keuntungan yang didapat
lebih sedikit daripada kerugian yang harus ditanggung.
Pro-kontra redenominasi merupakan hal biasa. Pelaku bisnis memiliki persepsi berbeda tentang kata efisiensi. Sebagian pelaku bisnis berpendapat rupiah masih efisien. Buktinya, beli bakso masih bisa menggunakan Rp 10.000. Rupiah baru boleh dikatakan menjadi tidak nyaman atau tidak efisien jika beli bakso saja harus membawa uang jutaan rupiah. Pelaku bisnis yang nggak setuju berpendapat redenominasi rupiah belum mendesak atau belum perlu diterapkan di Indonesia. Secara matematika, redenominasi rupiah tidak memiliki implikasi yang berarti bagi
masyarakat. Masyarakat yang memiliki uang Rp 1.000.000 diganti dengan uang Rp 1.000. Masyarakat tidak perlu khawatir soal uang tersebut. Sebab, keduanya memiliki nilai intrinsik atau daya beli yang sama. Misal, merek handphone tertentu seharga Rp 1.000.000 sebelum redenominasi sama dengan Rp 1.000 setelah redenominasi. Jadi, daya beli masyarakat secara matematika tak berubah karena redenominasi rupiah. Tetapi, secara psikologis, kebijakan itu bisa mengakibatkan daya beli uang berbeda antara sebelum dan sesudah redenominasi.
Dampak psikologis merupakan reaksi pelaku bisnis terhadap redenominasi rupiah. Jika pelaku bisnis yakin bahwa ekonomi berkinerja baik, redenominasi bisa berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi, redenominasi mengakibatkan angka inflasi meningkat apabila pelaku bisnis berpersepsi ekonomi melambat atau memburuk ketika kebijakan itu diterapkan.
Melejitnya angka inflasi itulah yang membuat daya beli masyarakat loyo. Di samping itu,stabilitas politik sangat dibutuhkan untuk memunculkan dampak psikologis yang positif kepada pelaku bisnis dalam menyikapi redenominasi. Ekonomi yang kuat dan politik yang stabil akan memudahkan proses redenominasi. Alhasil, nilai mata uang sama, baik sebelum atau sesudah redenominasi. Karena itu, BI harus menyamakan persepsi dengan pelaku bisnis dalam menentukan periode (timing) kinerja ekonomt. Redenominasi tidak menurunkan daya beli.

3. Sanering
Redenominasi jelas berbeda dengan sanering. Sanering merupakan upaya memotong rupiah karena melejitnya angka inflasi yang tak kunjung turun atau inflasi tidak terkendali.
Indonesia memiliki pengalaman tiga kali melakukan sanering.
Pertama, sanering dilakukan pada 19 Maret 1950 dengan memangkas Rp 5 menjadi Rp 2. Sanering kedua dilakukan pada 25Agustus 1959 dengan memangkas Rp 1000 menjadi Rp 100. Sanering terakhir terjadi pada 13 Desember 1965 dengan memotong Rp 1000 menjadi Rp 1. Pengalaman pahit masa lalu itu jelas merugikan masyarakat Indonesia. Semoga pengalaman sanering masa lalu tidak membuat masyarakat Indonesia trauma terhadap redenominasi rupiah.Masyarakat Indonesia harus memahami bahwa sanering dan redenominasi dilakukan pada angka inflasi yang berbeda.Sanering dilakukan saat angka inflasi tinggi, sedangkan redenominasi diterapkan saat angka inflasi rendah. Sanering dilakukan saat kinerja ekonomi memburuk, sedangkan redenominasi dijalankan saat kinerja ekonomi prima. Perbedaan itulah yang perlu dipahami masyarakat Indonesia.
Jika pemerintah melakukan sanering, biasanya dikarenakan pemerintah memiliki utang yang sangat banyak dan dalam jumlah yang besar. Untuk memangkas utang tersebut, pemerintah menerbitkan uang baru. Hal inilah yang terjadi pada Indonesia tahun 1965.Pada periode itu,keadaan perekonomian di Indonesia sangat buruk dan inflasi menjulang tinggi. Utang pemerintah melonjak dan salah satu yang dilakukan pemerintah untuk membayar utang adalah melakukan sanering yaitu menerbitkan uang baru. Kemudian uang lama dianggap tidak bernilai lagi dan dengan sendirinya utang pemerintah dalam nilai uang lama menyusut tajam.

4. Rencana Redenominasi Bank Indonesia

Studi soal redenominasi sudah lama dilakukan bank sentral (Bank Indonesia atau BI).Studi dilakukan bersamaan dengan kajian tentang sistem keuangan dalam jangka panjang.Redenominasi bukan dilakukan karena perekonomian Indonesia yang memburuk. Redenominasi malah dilakukan saat ekonomi membaik. Salah satu yang harus diperhatikan dalam redenominasi adalah inflasi. Jangan sampai ada dampak berat (redenominasi) terhadap inflasi. Kalaupun dimasa depan ada policy redenominasi, jangan sampai ada dampak negatif yang memberatkan.
Masalah redenominasi itu merupakan studi dari BI. Itu memang domainnya BI. Bank sentral di mana pun bisa mempelajari berbagai opsi.Rencana pemberlakuan redenominasi rupiah masih harus melalui proses yang panjang. Kebijakan itu tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat. Pengalaman negara lain juga akan masuk pertimbangan. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga inflasi dengan memperlancar arus barang. Redenominasi itu memang sudah diterapkan di berbagai negara, seperti Turki. Indonesia baru mempelajari. Sekali lagi, ini statusnya studi dan studi itu mau jadi policy, prosesnya panjang.Pemerintah tidak punya agenda redenominasi. Itu bukan program prioritas pemerintah. Jadi, jangan dipolemikkan atau dispekulasikan, karena masyarakat sudah berpikir sanering (pemotongan angka nol). Itu banyak berpikir salah, Rencana redenominisasi adalah wacana yang sedang dibicarakan, dikembangkan, dan itu banyak persyaratannya.
Ada tiga alasan Indonesia menerapkan redenominisasi :
1. Inflasi di Indonesia terkendali, yaitu di bawah 10 persen.
2. Utang pemerintah dari persentase Produk Domestik Bruto (PDB) terus turun. Menurut
hitungannya, utang Indonesia sekira 20 persen dari PDB.
3. Kondisi perekonomian yang stabil.

Kebijakan redenominasi tidak akan terkena dampak negatif terhadap pasar modal Indonesia. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang cukup baik, karena akan banyak penghematan uang yang akan terjadi. Penghematan ini dikarenakan AS $1 hanya akan dihargai sebesar Rp 9. “Itu bagus dan kita akan bangga, kalau orang asing datang ke Indonesia, sedolar hanya dihargai sebesar Rp9,-. Jika ketentuan ini diberlakukan, Indonesia akan terkesan sebagai negara maju dan ini penting untuk psikologi investor asing. Dari sisi investor, tidak ada kepanikan yang terjadi. Hal ini terbukti dari kurs rupiah yang tidak anjlok.
Rencana positif redenominasi, dilakukan secara hati-hati. Dampak psikologi kepada masyarakt dan investor akan tergantung dengan bagaimana BI melakukan sosialisasi. Pada satu tahun pertama, BI harus melakukan sosialisasi sampai ke daerah terpencil, memperkenalkan redonominasi. Untuk melaksanakan hal ini, BI harus menggandeng pemerintah daerah. Pada tahun kedua, BI memperkenalkan mata uang yang baru. tetapi, mata uang yang lama masih tetap dapat dipergunakan.
Tindakan ini sama seperti yang terjadi di negara Eropa, ketika Eropa memperkenalkan Euro. Di Eropa, mata uang yang lama masih berlaku, dan masyarakat dapat memilih mata uang mana yang digunakan. Apakah menggunakan Euro, atau menggunakan mata uang nasional.
Barulah setelah tiga sampai empat tahun, mata uang nasional ditarik. Ini jugalah yang harus dilakukan di Indonesia dimasa transisi akan ada dua harga yaitu mata uang baru dan lama. Jika BI salah melakukan sosialisasi, akan ada kepanikan masyarakat. Setelah itu masyarakat berbondong-bondong membeli barang sehingga menciptakan inflasi. Namun, jika sosiaslisasi benar, untuk jangka panjang memiliki dampak yang positif, dalam arti transaksi akan lebih praktis. Redenominasi juga tidak akan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Karena redenominasi bukan merupakan kebijakan fiskal, moneter maupun kebijakan perbankan. Sosialisasi ini diperkirakan membutuhkan waktu dua tahun hingga 2012. Sosialisasi juga bakal menyentuh aspek akuntansi atau pencatatan di seluruh instansi pemerintah maupun swasta. Setelah itu, mulai 2013, redenominasi bisa dilakukan. Karena itu, setelah melalui tahap sosialisasi pada 2011-2012, pada 2013-2015 ada masa transisi. Pada saat itu BI mengedarkan uang baru hasil redenominasi. Karena itu, pada periode itu beredar dua jenis uang.
Sebelumnya, BI tengah mengkaji wacana redenominasi rupiah. Kebijakan itu dianggap penting karena nilai mata uang Indonesia termasuk salah satu yang paling tinggi di antara Negara lain. Bank sentral mengaku telah melakukan kajian terkait hal ini. Hasilnya, pengurangan pecahan mata uang bisa menyederhanakan sistem akuntansi dan pembayaran. Masyarakat tidak perlu resah dengan rencana redenominasi. Sebab, redenominasi hanya menyederhanakan pecahan uang rupiah tanpa mengurangi nilainya. Redenominasi ini terminologi yang tidak terlalu mudah buat lidah kita. Tetapi, pengertiannya bukan sanering atau pemotongan nilai uang.

Dengan redenominasi tiga angka nol, BI akan mengedarkan uang baru Rp 1 yang nilainya sama dengan uang lama Rp 1.000. Masyarakat nanti bisa pergi ke bank untuk menukarkan uang lama Rp 1.000 yang diganti dengan uang baru Rp 1. Jika menukarkan uang lama Rp 100.000 diganti dengan uang Rp 100. Nilai keduanya sama. Untuk uang baru, BI berencana menuliskan kata "UANG BARU" di kertas uang. Untuk pecahan kecil, akan ada uang baru berupa koin atau logam dengan pecahan sen.
Lalu, bagaimana jika ingin membeli barang? Pada 2013-2015 sebuah barang akan diberi dua label harga. Misalnya, sebuah baju yang saat ini seharga Rp 100.000 akan ditempeli label tambahan "Harga dengan Uang Baru Rp 100". Jadi, jika seseorang membeli baju tersebut dengan uang lama, dia harus membayar senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Namun, jika membayar dengan uang baru, dia membayar senilai Rp 100.
Contoh lain. Sebuah televisi seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) akan ditempeli label harga dengan uang baru Rp 1.000. Untuk alasan kepraktisan, penjual televisi tersebut bisa saja tidak menempelkan label harga baru, tapi cukup mengatakan, "Jika membeli televisi ini dengan uang lama, Anda harus membayar satu juta rupiah (Rp 1.000.000). Tapi, jika Anda membayar dengan uang baru, harganya seribu rupiah (Rp 1.000)."
Jadi, jika pembeli tersebut masih memegang uang lama, dia bisa membayar dengan sepuluh lembar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) seperti yang beredar saat ini. Tapi, jika pembeli itu sudah menukarkan uangnya atau sudah memiliki uang baru, dia bisa membayar dengan sepuluh lembar uang baru Rp 100 (seratus rupiah).
Demikian pula dengan gaji. Jika seseorang bergaji Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan,orang tersebut akan menerima gaji dalam uang lama Rp 1.000.000. Namun, jika dibayar dengan uang baru, dia akan menerima Rp 1.000. Nilai keduanya sama sehingga tidak merugikan pihak mana pun.

Masa transisi tiga tahun mulai 2013 hingga 2015 diperkirakan cukup untuk memahamkan dan membiasakan masyarakat maupun seluruh pelaku usaha, termasuk perbankan, mengenai redenominasi uang lama dengan uang baru. Karena itu, pada 2016 hingga 2018, mulai masuk tahap berikutnya. Pada periode ini BI menarik uang lama secara berangsur-angsur. Pada akhir 2018, uang lama yang saat ini beredar ditargetkan tidak ada lagi di masyarakat,Selanjutnya, mulai 2019 kata-kata "UANG BARU" yang ada di uang baru dihilangkan. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki mata uang baru yang angkanya lebih kecil. Meski terdengar agak ribet dan butuh waktu lama, redenominasi sangat bermanfaat untuk menyederhanakan pembayaran. Sebab, saat ini pecahan Rp 100.000 merupakan pecahan uang terbesar kedua didunia, di bawah pecahan 500.000 dong Vietnam dalam satu lembar.
Pecahan mata uang yang terlalu besar kurang efisien karena membuat proses pembayaran dan transaksi tunai menjadi lebih susah. Bisa dibayangkan kalau Anda melakukan pembayaran puluhan juta. anda harus membawa tas, dan itu membuat rasa tidak aman. Selain itu, transaksi dengan nilai uang yang terlalu banyak nol juga menyulitkan.
Karena itu, jika nanti BI menerbitkan uang baru Rp 1.000 yang nilainya sama dengan uang lama Rp 1.000.000, untuk membayar barang seharga Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), cukup menggunakan sepuluh lembar uang baru Rp 1.000,-. Turki dan Rumania sukses melakukan redenominasi.
Sementara itu, para pelaku usaha berharap ikut dilibatkan dalam proses pembahasan redenominasi sebelum diberlakukan. Baik positif maupun negatif, pelaku usaha pada akhirnya akan merasakan dampak redenominasi. Jadi, bukan otoritas moneter semata karena dunia usaha dan pelaku bisnis akan merasakan dampaknya, Pengusaha, sampai saat ini belum mengetahui secara pasti apa sebenarnya tujuan redenominasi.
Seandainya memang bertujuan membuat rupiah semakin kuat, langkah itu akan mengancam aktivitas ekspor. Ekspor akan kurang bergairah. Sebaliknya, orang akan lebih senang impor karena lebih menguntungkan/. Namun, jika tidak ada dampak signifikan,sebaiknya rupiah tetap apa adanya seperti sekarang. Daripada memikirkan hal yang tak berarti, lebih baik memikirkan masalah inflasi dan pembiayaan terhadap pembangunan infrastruktur yang terkendala undisbursed loan (pinjaman yang belum dicairkan perbankan, Pengamat valas juga khawatir kebijakan tersebut mengganggu pergerakan rupiah dimasyarakat jika tak dilakukan dalam waktu yang tepat. Yang jelas, perlu periode peralihan panjang karena ada sebagian masyarakat yang kurang terdidik. Kebijakan redenominasi diharapkan akan menstabilkan pergerakan rupiah atau tak terlalu folatile. Ini karena kenaikan dan penurunan rupiah juga tidak terlalu besar. Selain itu, mengurangi biaya pengeluaran pemerintah dalam mencetak uang. Mewacanakan redenominasi rupiah saat ini sangat berbahaya.
Langkah itu bisa disalahtafsirkan sebagai sanering atau pemotongan nilai uang. Bukan tidak mungkin deposan besar akan terdorong untuk tidak percaya lagi terhadap valuta rupiah. 

5. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)
Sistem keuangan secara prinsip diartikan sebagai kumpulan pasar, institusi, peraturan dan teknik dimana surat berharga diperdagangkan, tingkat suku bunga ditentukan, jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan keseluruh dunia. Sistem keuangan dalam perekonomian memiliki fungsi pokok sbb: Fungsi Tabungan, Fungsi Penyimpan kekayaan, Fungsi Likuiditas, Fungsi Kredit, Fungsi Pembayaran, Fungsi Risiko, Fungsi Kebijakan.
Sesuai Undang Undang No.23 tahun 1999 tentang Undang Undang Bank Indonesia,secara tegas dinyatakan bahwa tujuan pokok Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari perkembangan laju inflasi serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Untuk mencapai kestabilan dimaksud BI didukung oleh tiga bidang utama tugas, yaitu: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) sebenarnya belum memiliki definisi baku. Oleh karena itu, muncul beberapa
definisi mengenai SSK yang pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil yaitu sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik. Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan system keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik). Risiko yang sering menyertai kegiatan dalam sistem keuangan antara lain risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar dan risiko operasional.
Meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan sumber-sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam, juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut. Identifikasi terhadap sumber ketidakstabilan sistem keuangan umumnya lebih bersifat forward looking (melihat kedepan). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui potensi risiko yang akan timbul serta akan mempengaruhi kondisi sistem keuangan mendatang. Atas dasar hasil identifikasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis sampai seberapa jauh risiko berpotensi menjadi semakin membahayakan, meluas dan bersifat sistemik sehingga mampu melumpuhkan perekonomian.

Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalampenetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikian, bank sentral mencoba mendefinisikan stabilitas system keuangan. Stabilitas sistem keuangan ditujukan untuk menciptakan lembaga dan pasar keuangan yang stabil guna menghindari terjadinya krisis keuangan yang dapat menganggu tatanan perekonomian nasional (Batunaggar, 2003). Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan ini, hal-hal yang menyebabkan instabilitas sistem keuangan harus diidentifikasi untuk dapat dihindari ataupun diminimalisasi. Misalnya saja dalam era globalisasi ini, dimana pasar financial menjadi terbuka dan mudah diakses oleh para investor asing, menyebabkan semakin banyaknya faktor pendorong instabilitas tersebut. Kondisi yang tidak baik di pasar keuangan negeri laindapat berpengaruh dengan kondisi pasar domestik. Oleh karena itu, penjagaan yang dilakukan menjadi esktra ketat.
Sumber utama dari instabilitas sistem keuangan adalah adanya informasi yang asimetri yaitu suatu situasi dimana satu pihak yang terlibat dalam kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi yang akurat dibanding pihak lain (Nasution, 2003). Berdasarkan teorinya,
ketidaksamaan informasi ini akan menimbulkan apa yang disebut sebagai tindakan moral hazard dan adverse selection. Moral hazard merupakan tindakan penyelewenangan amanah atau tanggung jawab karena adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut tanpa diketahui oleh pihak lain (Miskhin, 2001). Misalnya saja, seseorang yang memiliki premi asuransi dapat berbuat curang untuk melakukan tindakan yang dapat mencairkan polis asuransinya. Sedangkan adverse selection adalah adanya bias dalam pemilihan untuk mendapatkan pilihan yang tepat (Miskhin, 2001). Masih terkait praktek asuransi, perusahaan asuransi dapat saja salah memilih seseorang untuk menjadi kliennya karena adanya informasi yang disembunyikan oleh si calon klien. Seseorang yang sebenranya sakit parah dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan
asuransi kesehatan dapat diterima menjadi klien karena informasi ini tidak diperoleh oleh perusahaan asuransi.
Sedangkan terkait dengan sistem keuangan, adalah bahwa ketidaksamaan informasi ini terjadi pada transaksi keuangan yang didukung oleh sistem lembaga keuangan ataupun pasar keuangan. Dengan demikian, adanya asimetri informasi yang terjadi baik di lembaga keuangan maupun pasar keuangan dapat membahayakan sistem keuangan. Instabilitas sistem keuangan dapat menimbulkan konsekuensi yang membahayakan yakni besarnya biaya fiskal yang harusdikeluarkan untuk menyelamatkan lembaga keuangan yang bermasalah dan penurunan PDB akibat krisis mata uang dan perbankan (Batunanggar, 2003). Hal ini pernah terjadi yaitu pada saat krisis moneter 1998. Krisis yang terjadi di sektor moneter akhirnya merembet dengan cepat ke sektor lain karena lemahnya sistem keuangan Indonesia. Akibatnya, biaya untuk memperbaiki kondisi keuangan tersebut menjadi lebih tinggi dibanding negara-negara lain.

Stabilitas sistem keuangan penting untuk meminimalisasi permasalahan diatas. Pertama, sistem keuangan yang stabil akan menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan, termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama nasabah kecil. Kedua, sistem keuangan yang stabil akan mendorong intermediasi keuangan yang efisien sehingga pada akhirnya dapat mendorong invetasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kestabilan sistem keuangan akan mendorong beroperasinya pasar dan memperbaiki alokasi sumber daya dalam perekonomian.
Stabilitas sistem keuangan bergantung pada lima elemen yang saling terkait yakni: (i) lingkungan makro-ekonomi yang stabil; (ii) lembaga finansial yang dikelola dengan baik; (iii) pasar keuangan yang efisien; (iv) kerangka pengawasan prudensial yang sehat; dan (v) sistem pembayaran yang aman dan handal (MacFarlane, 1999). Oleh karena itu, keempat kondisi ini haruslah dicapai dalam rangka menjaga sistem keuangan. Cara yang dapat dilakukan tidak lain adalah meminimalisasi adanya ketidaksamaan informasi.

6. Inflasi
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.[1] Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruhmempengaruhi.
Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.
Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat,dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.
Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihanlikuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/atau distribusi(kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government) seperti fiskal
(perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.
Inflasi tarikan permintaan (Ingg: demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut.
Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.
Inflasi desakan biaya (cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu
kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.
Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal,yaitu kenaikan harga,misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji,misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usahausaha swasta menaikkan harga barang-barang.
Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor.
Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.
Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation).
Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi).
Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :
1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:
Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang
mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
Indeks harga barang-barang modal
Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang roduksi lokal, barang jadi, dan jasa. 
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka
menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.
Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil
contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun 1990, uang pensiunnya cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di tahun 2003 -atau tiga belas tahun kemudian,
daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan
berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi.
Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat
inflasi.
Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin
menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai
uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit
berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.
Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman.
Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya
untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).
Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteran masyarakat Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar.
Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral -termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi.
Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs). Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.

PENUTUP
Jumlah nol yang banyak mengakibatkan ongkos bertransaksi terlalu mahal atau tidak  efisien. Pecahan mata uang yang terlalu besar kurang efisien karena membuat proses pembayaran dan transaksi tunai menjadi lebih susah. Jadi timbulah ide kreatif merampingkan rupiah, yang dalam bahasa kerennya disebut redenominasi mata uang (currencyredenomination). Pengurangan pecahan mata uang bisa menyederhanakan sistem akuntansi dan pembayaran. Masyarakat tidak perlu resah dengan rencana redenominasi. Sebab, redenominasi hanya menyederhanakan pecahan uang rupiah tanpa mengurangi nilainya.
Redenominasi rupiah harus dibarengi pembangunan persepsi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Jangan sampai persepsi yang timbul adalah pemotongan nilai mata uang,yang membuat masyarakat menarik dana mereka dari bank dan melakukan investasi ke luar negeri. Rencana positif redenominasi harus dilakukan secara hati-hati. Dampak psikologi kepada masyarakat dan investor akan tergantung dengan bagaimana Bank Indonesia melakukan sosialisasi. Redenominasi jangan sampai menimbulkan gejolak stabilitas ekonomi. Kesiapan masyarakat menjadi poin penting bagi bank sentral. Redenominasi sebetulnya sangat baik, tetapi harus dipahami jika kesiapan masyarakat menjadi hal penting yang harus diperhatikan,.Kesiapan masyarakat juga diperlukan karena tanpa kesiapan masyarakat maka bisa-bisa terjadi gejolak
ekonomi dimana terjadi kepanikan di masyarakat. Hal tersebut berbahaya, karena masyarakat
tidak mengerti dan jangan sampai disalahartikan seperti sanering.
Bank Indonesia sebelum melakukan redominisasi untuk terlebih dahulu bank Indonesia meyakinkan semua infrastruktur terkait sudah disesuaikan dan disetting sedemikian rupa sehingga kompatibel dengan mata uang baru dengan lebih sedikit nol. Rencana redenominasi
rupiah bakal memakan biaya tinggi. Bank Indonesia juga harus mengeluarkan dana yang tidak
sedikit untuk mengganti dan mencetak uang baru. Pencetakan uang selalu menguras anggaran
Bank Indonesia.
Ada tiga alasan Indonesia menerapkan redenominisasi yaitu yang pertama, inflasi di Indonesia terkendali, yaitu di bawah 10 persen, yang ke dua utang pemerintah dari persentase Produk Domestik Bruto (PDB) terus turun, dan yang ke tiga kondisi perekonomian yang stabil.Redenominasi tidak akan memberikan efek negatif terhadap perekonomian. Ekonomi yang kuat dan politik yang stabil akan memudahkan proses redenominasi. Jika pelaku bisnis yakin bahwa ekonomi berkinerja baik, redenominasi bisa berjalan sesuai dengan harapan. Tetapi,redenominasi mengakibatkan angka inflasi meningkat apabila pelaku bisnis berpersepsi ekonomi melambat atau memburuk ketika kebijakan itu diterapkan. Sukses redenominasi hanya bisa dilakukan pada saat inflasi dan ekspektasi inflasi stabil dan rendah.

DAFTAR PUSTAKA
·    Arvian, Yandhrie, dkk. 2008. “Pontang-Panting Meredam Prahara”. TEMPO, Edisi 13-19 Oktober 2008.
·         Batunanggar, S. 2003. “Pentingnya Stabilitas Sistem Keuangan”. Pengembangan Perbankan,
Edisi 99 Maret-April 1999
·         Hartono, Jogiyanto. 2005. Pasar Efisien Secara Keputusan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama.
·         Hartono, Jogiyanto. 2005. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE
·         McFarlane, I.J. (1999) ‘The Stability of Financial System’ Reserve Bank of Australia Bulletin,August.
·         Mishkin, Fredeic S. 2001. The Economics of Money, Banking, and Financial Market. USA:
Person Education.
·         Nafi, Muchamad dan Anton Aprianto. 2008. “Berharap Pada Sepuluh Perintah”. TEMPO, Edisi13-19 Oktober 2008.
·         Nasution, Anwar. 2003. Masalah-Masalah Stabilitas Keuangan (Online).
·         (www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar, diakses 10 Oktober 2008).
·         Schinasi, Garry J. 2003. Defining Financial Stability (Online).
·         (www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp04187.pdf, diakes 10 Oktober 2008).
·         www.bi.go.id
·         www.detikfinance.com
·         www.kompas.com
·         www.tempointeraktif.com
·         Sumber: Batunanggar, 2003