Friday, 31 July 2015

AQUILLA RUMAH KUE





Aquilla Rumah Kue, menyediakan berbagai macam makanan ringan, kue kering dan berbagai Brownis Amanda.
Alamat Jalan Raya Nusa Indah No. 1 Perumnas Cisalak 
Kecamatan Cipedes Kelurahan Sukamanah
Kota Tasikmalaya.
No. Hp. 085316603927



Saturday, 28 March 2015

Optimalisasi CFD Kota Tasikmalaya

 A.    LATAR BELAKANG
Meningkatnya jumlah penduduk serta perkembangan Kota memberikan konsekuensi pada peningkatan kebutuhan lahan dan penyediaan sarana prasarana khususnya ruang publik.
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, penataan ruang kota bertujuan untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Namun kenyataannya, kini kota menghadapi berbagai permasalahan yang jauh dari tujuan penataan ruang kota tersebut. salah satu permasalahan yang terjadi di perkotaan adalah hilangnya ruang terbuka publik. Ruang terbuka publik adalah tempat para warga melakukan kontak sosial serta melakukan berbagai macam kegiatan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu penyebab hilangnya ruang terbuka publik terjadi karena semakin banyak ruang kota yang menjadi ruang komersial serta kebutuhan perumahan.
Keberadaan ruang publik cukup berpengaruh pada kegiatan sosial masyarakat. Sebagai sebuah ruang untuk melakukan kontak sosial, ketiadaan ruang terbuka publik dapat membentuk karakter masyarakat kota yang individualis dan asocial
Masyarakat individualis dan asosial terjadi karena masyarakat tidak mempunyai media untuk saling berinteraksi dan bekerja sama. Masyarakat asosial cenderung tidak peduli terhadap keadaan lingkungan sekitarnya. Pemerintah kota sebagai pihak yang paling berwenang untuk memberikan pelayanan pada warga kota, menjawab kebutuhan ruang terbuka publik dengan berbagai cara. Hal ini disebabkan karena ruang terbuka publik sangatlah penting. Ketersediaan ruang publik di perkotaan semakin terbatas karena kebutuhan sarana infrastruktur lainnya, maka alternative adalah melalui program Car Free Day (CFD).
Pelaksanaan Car Free Day di Kota Tasikmalaya sudah berjalan kurang lebih 5 tahun yang berlokasi di Jalan HZ Mustofa mulai dari Tugu Adipura sampai dengan Tugu Asmahul husna (+ 3 km) dan sudah banyak manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat utamanya tersedianya ruang publik yang bebas dari kendaraan berpolusi sehingga pengunjung terus menerus mengalami kenaikan.

Seiring dengan perjalanan waktu program CFD tersebut sudah mulai menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan keluhan bagi pengunjung CFD terutama adalah :
a.     Banyaknya pedagang dan pengusaha yang menjajakan serta mempromosikan produknya sehingga mengurangi kenyamanan dan ketertiban bagi pengunjung.
b.     Adanya pengunjung yang membawa binatang peliharaannya yang mengganggu kebersihan dan kesehatan
c.      Meningkatnya volume sampah yang berserakan setelah pelaksanaan CFD selesai.
d.     Banyaknya pengunjung sedangkan area CFD yang terbatas menyebabkan kesemrawutan serta mengurangi rasa aman dan nyaman serta kesehatan masyarakat.
e.     Terbatasnya area parkir menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi CFD.

B.    MANFAAT CFD SEBAGAI ALTERNATIF RUANG PUBLIK

Manfaat yang diperoleh dengan Optimalisasi CFD sebagai ruang Publik adalah sebagai berikut :
1.     Mengurangi pemanasan global
2.     Mengurangi polusi oleh kendaraan polutan serta kemacetan
3.     Meningkatkan kesehatan fisik dan mental melalui olahraga
4.     Meningkatkan hubungan intraksi social masyarakat
5.     Menumbuhkan ekonomi kreatif dan UKM
6.     Sebagai salah satu objek wisata baru.


C.     DESKRIPSI MASALAH

Belum optimalnya pengelolaan CFD di Kota Tasikmalaya sampai saat ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
1.     Masih kurangnya Pengawasan dan Pengendalian bagi Putugas
2.     Terbatasnya Area CFD
3.     Kurangnya Disiplin Para Pengunjung terutama dalam menjaga kebersihan.
4.     Terbatasnya Sarana dan Prasarana serta anggaran
5.     Belum optimalnya Sosialisasi tentang Lingkungan bersih sehat dan nyaman.
6.     Kurangnya Pembinaan kepada Pedagang danPengusaha
7.     Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi Instansi terkait
8.     Kurangnya penataan sehingga menimbulkan kesemrawutan

D.    PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, untuk mencapai keadaan yang diinginkan dilakukan analisis masalah dengan rumusan masalah sebagai berikut : “Optimalisasi Program Car Free Day (CFD) dalam rangka Peningkatan Ruang Publik di Kota Tasikmalaya”.



E.     ANALISIS DAN SOLUSI

1.     Penetapan Variabel
1)           Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)
2)           Terbatasnya Area CFD (Area CFD)
3)           Kurangnya Disiplin Pengunjung (Disiplin)
4)           Terbatasnya Sarana dan Prasarana (Sapras)
5)           Sosialisasi Lingkungan Bersih aman dan sehat (Sosialisasi)
6)           Kurangnya Pembinaan PKL/Pengusaha (Pembinaan)
7)           Kurangnya Kerja sama dan Koordinasi (Kordinasi)
8)           Belum adanya Penataan yang memadai (Penataan)


2.     Matrik Keterkaitan Antar Variable.


Variabel
Wasdal
Area
Disiplin
Sapras
Sosialisasi
Pembinaan
Kordinasi
Penataan
Wasdal
-
X
-
-
X
X
X
Area
X
X
X
-
X
X
X
Disiplin
X
X
-
X
X
X
X
Sapras
-
X
-
-
-
-
X
Sosialisasi
X
-
-
-
X
X
X
Pembinaan
-
X
X
-
X
X
X
Kordinasi
-
X
-
X
X
-
X
Penataan
X
X
-
X
X
X
X


3.     Loop Balikan antar Variabel (dengan Vencim)




4.     Tabel Jumlah Balikan


NO
VARIABEL
JUMLAH KETERKAITAN
RANKING
1
Wasdal
456
VI
2
Area
530
II
3
Disiplin
470
V
4
Sapras
290
VIII
5
Sosialisasi
409
VII
6
Pembinaan
483
IV
7
Kordinasi
526
III
8
Penataan
561
I




5.     Uses Tree Antar Variabel








F.     SIMPULAN

Dari analisis antar variabel dengan menggunakan metode system Thinking dengan model Causal Loop Diagram  (CLD) dengan memakai  alat Vensim, ternyata pengungkit/leverage terkuat dalam upaya Optimalisasi CFD dalam rangka alternative ruang publik di Kota Tasikmalaya adalah Penataan kembali Car Free Day (CFD), kemudian disusul dengan variable Perluasan area CFD serta Peningkatan kerja sama dan Kordinasi.

G.    REKOMENDASI

Dari analisisa dan simpulan, maka rekomendasi yang dapat disampaikan untuk mengoptimalkan Program CFD dalam rangka meningkatkan ruang publik adalah sebagai berikut :
1.     Melaksanakan penataan Lokasi Car Free Day dengan  pengaturan area (zoning) sbb :
·        Zona pejalan kaki
·        Zona penggunaan kendaraan non polutan (sepeda)
·        Zona area Pedagang / Kuliner/Cendramata
·        Zona  Pegelaran Seni dan Budaya serta Musik
·        Zona olahraga senam dan olahraga lainnya,
·        Zona Parkir.
2.     Memperluas area CFD menjadi :
·        Jalan HZ Mustofa sampai dengan Tugu Asmahul husna
·        Jalan Otista mulai dari Depan Alun-alun sampai dengan Mesjid Agung
·        Jalan Pemuda sampai dengan jalan Mayor Utarya
·        Jalan Yudanegara (Khusus Parkir dan kuliner)
·        Jalan Tarumanegara (khusus parkir dan kuliner)
Sedangkan waktu pelaksanaan CFD setiap hari minggu mulai jam 06.00 s/d 09.30 WIB.
3.     Membentuk Tim Optimalisasi CFD yang beranggotakan Instansi terkait dan Ormas/LSM.
4.     Melaksanakan Pembinaan secara rutin terhadap para Para Pedagang/Para Pengusaha oleh Dinas Terkait.
5.     Meningkatkan disiplin dan sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan CFD.
6.     Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian oleh Dinas terkait terutama oleh Satpol PP.
7.     Melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya hidup sehat yang memperhatikan lingkungan.
8.     Menambah sarana dan prasarana CFD terutama perbaikan jalan, mobil kebakaran, mobil sampah, mobil ambulance serta penyediaan anggaran yang memadai.


PETA CAR FREE DAY











Friday, 20 March 2015

RPJM 2013-2017 Kota Tasikmalaya (Perwalkot 96/2012)


VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa yang dimaksud Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5.1. Visi
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang terangkum pada isu strategis yang telah diuraikan pada Bab IV dan mengacu pada arah pembangunan tahap kedua pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilhan umum Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah dimasa mendatang, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah periode 2013-2017 adalah sebagai berikut:
“ Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani “
Penjelasan Visi
Iman menurut bahasa adalah membenarkan. Menurut istilah yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dalam perilaku sehari-hari. Taqwa adalah secara sadar menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan-Nya. Secara harfiah taqwa mengandung 3 (tiga) makna yaitu tawadhu (sikap rendah hati); qona’ah (sikap ikhlas); dan wara’ (sikap menjaga diri dan hati).
Kemandirian Ekonomi adalah kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian yang sebesar mungkin mempergunakan daya/ kekuatan sendiri, berdaya saing, semakin terbuka dan tetap terintegrasi dengan perekonomian regional, nasional dan global. Secara operasional kemandirian ekonomi dibangun melalui material (sandang, pangan, papan); intelektual (memilliki pola pikir kritis dan sistematis); dan manajemen komunitas (kemampuan kolektif mengkombinasikan potensi keberdayaan kader/ pelaku usaha). Membangun kemandirian bersifat totalitas mencakup banyak aspek, bertahap, fokus berdasar tematik yang disepakati dengan konsistensi pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Daya Saing adalah segenap kemampuan/ daya tarik dalam membentuk atau menawarkan tingkat produktifitas dan bakat/ keterampilan masyarakat yang mendorong tumbuhnya investasi dan pergerakan sektor perekonomian dengan kinerja yang berkelanjutan.
Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing adalah kemampuan dalam mengembangkan perekonomian daerah, khususnya ekonomi kreatif yang mengutamakan sebesar mungkin sumber daya/ kekuatan sendiri dengan tidak membatasi kesempatan dan peluang dari luar melalui mekanisme pasar yang terbuka dan terintegrasi dengan perekonomian regional, nasional dan global.
Masyarakat Madani adalah suatu masyarakat yang berbudaya, maju dan modern, setiap warganya menyadari dan mengetahui kewajiban dan haknya terhadap negara, bangsa dan agama serta terhadap sesama dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Dengan demikian Visi “Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani“ adalah bahwa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan landasan fundamental religius yang menjadi inspirasi, motivasi, filosifi dan dasar berpijak serta arah dan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan pemerintah dalam mengemban amanah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang mengutamakan sumberdaya sendiri tanpa membatasi peluang dari luar, dengan mengembangkan potensi khas daerah untuk sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang berbudaya, maju dan modern dimana setiap warganya menyadari kewajiban dan haknya terhadap negara, bangsa dan agamanya.
5.2. Misi
Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan merujuk ketentuan yang sama seperti di awal Bab ini, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi.
Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju.
Misi 1    : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat;
Misi ini mengandung 2 aspek yang dituju, yakni Penyelenggaraan Pemerintahan dalam sistem pemerintahan (kelembagaan, SDM/ aparatur dan regulasi/ mekanisme) dan kehidupan Masyarakat dalam sistem sosial yang komplek.
Secara harfiah amanah bermakna tenteram, aman, selamat dan harmoni. Makna amanah ialah tanggungjawab yang diterima oleh seseorang yang kepadanya diberikan kepercayaan bahwa ia dapat melaksanakannya sebagaimana yang dituntut, tanpa mengabaikannya. Makna amanah dalam misi ini adalah gambaran integritas moral aparatur yang menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kewajiban berdasar koridor ketentuan yang berlaku sebagai abdi negara dan pengayom masyarakat.
Ketaatan dan Kesalehan Sosial menggambarkan keutamaan bersikap dalam mematuhi hukum yang berlaku (hukum positif), sekaligus mengembangkan ketaatan terhadap aturan yang bersumber dari tata nilai keagamaan, adat istiadat, budaya dan hak asasi manusia secara universal dalam sistem sosial di lingkungannya dengan memelihara gotong royong, solidaritas dan kesetiakawanan sosial serta kerukunan antar komponen masyarakat.
Misi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat mempunyai pengertian segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat serta menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain sikap masyarakat yang penuh kesadaran untuk mematuhi hukum dan mendukung kebijakan pemerintah serta menjungjung tinggi tata nilai religius dengan memelihara budaya gotong royong, solidaritas dan kesetiakawanan sosial serta kerukunan antar sesama komponen masyarakat.
Misi 2    : Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.
Meningkatkan berarti melakukan perbaikan atau pemeliharaan terhadap infrastruktur dan suprastruktur sehingga peran dan fungsinya sesuai yang diharapkan. Menyediakan berarti melakukan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang belum tersedia sesuai urgensi kebutuhannya.
Infrastruktur Ekonomi adalah sumber daya alam, sarana, alat/ fasilitas produksi yang mendukung terhadap aktifitas perekonomian. Suprastruktur Ekonomi adalah unsur non fisik, mencakup regulasi, organisasi/ kelembagaan, mekanisme pasar, manajemen distribusi barang dan jasa, termasuk sistem perekonomian.
Pemberdayaan Masyarakat yang Berbasis Lingkungan berarti kegiatan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur ekonomi yang dilaksanakan selalu memberi ruang dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mengembangkan potensi khas daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Dengan demikian makna misi Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumberdaya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya (sufrastruktur) yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.
Misi 3    : Meningkatkan dan Menyediakan Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal.    
Meningkatkan mengandung pengertian melakukan pemeliharaan dan atau rehabilitasi terhadap infrastruktur yang telah rusak/ menurun fungsinya. Menyediakan berarti membangun dan atau menyediakan infrastruktur yang belum ada/ tersedia.
Infrastruktur mencakup sarana fisik seperti bangunan sekolah, rumah sakit, puskesmas, rumah singgah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), gedung kesenian dan lain-lain, termasuk peningkatan jalan/ jembatan yang menuju dari dan ke layanan pendidikan, kesehatan, sarana sosial dan wahana pengembangan budaya.
Mutu adalah kualitas pelayanan yang diberikan aparatur terhadap masyarakat yang membutuhkan seperti mutu tenaga pendidik, mutu bahan pelajaran, layanan tenaga medis, layanan fasilitas/ peralatan kesehatan, layanan obat-obatan dan kefarmasian, layanan kesejahteraan sosial (termasuk regulasi sistem pengelolaan), layanan pengembangan budaya lokal (termasuk sistem pengembangan seni dan budaya), dan lain-lain.
Makna Misi Meningkatkan dan Menyediakan Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumberdaya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan budaya dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas, handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya lokal.
5.3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.
Misi 1: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan Ketaatan dan Kesalehan Sosial Masyarakat, mempunyai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:
Tujuan 1
:
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel.
Sasaran 1

:
Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi.
Sasaran 2
:
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Sasaran 3
:
Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan.
Sasaran 4
:
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Sasaran 5
:
Meningkatnya pelayanan publik.
Sasaran 6
:
Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat.
Sasaran 7
:
Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat.
Tujuan 2
:
Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, teratur, disiplin dan religious
Sasaran 1
:
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Sasaran 2
:
Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam ke hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Misi 2    : Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan, mempunyai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:
Tujuan 1
:
Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Sasaran 1
:
Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan.
Sasaran 2
:
Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya penyediaan air baku.
Sasaran 3
:
Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang memadai serta tersedia sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Tujuan 2
:
Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan berdasarkan pola tata ruang daerah.
Sasaran 1
:
Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan.
Sasaran 2
:
Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib dan sehat sesuai dengan pola tata ruang.
Sasaran 3
:
Pengendalian sumber daya alam (SDA), lingkungan dan penyediaan energi.
Tujuan 3
:
Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan daya beli masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi lokal.
Sasaran 1
:
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Sasaran 2
:
Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya.
Sasaran 3
:
Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
Misi 3    : Meningkatkan Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Budaya Lokal, mempunyai Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:
Tujuan 1
:
Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Sasaran 1
:
Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan
Sasaran 2
:
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan 2
:
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran 1
:
Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

Sasaran 2
:
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sasaran 3
:
Pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Sasaran 4
:
Menjamin perlindungan anak dan perempuan.

Sasaran 5
:
Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan.

Sasaran 6
:
Pelestarian seni budaya dan olahraga.


STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapainya melalui strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah selama lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kota Tasikmalaya mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.
Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kota Tasikmalaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan.
Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.
Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu :
1.     Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Walikota/ Wakil Walikota ke dalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2.     Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.
Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.
Berkenaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1.











Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017
VISI       : Berlandaskan Iman dan Taqwa, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi  yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani
MISI I    :     Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah dan Menciptakan Peningkatan  Ketaatan dan Kesalehan  Sosial  Masyarakat

Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan akuntabel
1.   Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi

Meningkatkan budaya aparatur yang disiplin, berintegritas dan kompeten
1.   Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
2.   Optimalisasi manajemen kepegawaian
2.   Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien

1.   Optimalisasi organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pembangunan
1.   Penataan organisasi perangkat daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan
2.   Meningkatkan administrasi dan tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel
2.   Membangun sistem kerja dan tata kelola pemerintahan berbasis teknolgi informasi
3.   Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan
Menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai
Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai sampai ke tingkat kelurahan
4.   Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi
1.   Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan daerah lainnya secara akuntabel berbasis teknologi informasi
2.   Pengelolaan anggaran daerah yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi
5.   Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah, cepat dan transparan
1.   Membangun sistem informasi disemua pelayanan publik
2.   Optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik menuju cyber city
3.   Optimalisasi penataan data dan administrasi kependudukan
6.   Meningkatnya penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat
Meningkatkan penataan, pembinaan dan penegakan hukum serta demokrasi yang adil dan bermartabat
1.   Menata sistem hukum dan regulasi daerah yang adil dan bermartabat
2.   Meningkatkan wawasan kebangsaan dan demokrasi
7.   Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan memberikan ruang untuk partisipasi masyarakat
Peningkatan kualitas dan kapasitas perencanaan pembangunan daerah
1.   Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang partisifatif dan inovatif
2.   Peningkatan kapasitas dan kualitas sistem pengawasan
1. Terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, teratur, disiplin dan religius
1.   Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Mendorong aparatur dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan
2.   Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
1.   Melakukan pembinaan keagamaan dan kemasyarakatan dengan melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat
2.   Peningkatan sarana prasarana keagamaan dan sosial kemasyarakatan dengan mendorong peran swadaya masyarakat


MISI II         : Meningkatkan dan Menyediakan Infrastruktur dan  Suprastruktur Pertumbuhan  Ekonomi  Berbasis  Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
1.   Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
1.   Meningkatnya kapasitas dan  kualitas infrastruktur jalan
1.   Meningkatkan rasio jalan dan jembatan dalam kondisi baik (kualitas dan kapasitasnya)
2.   Meningkatkan rasio saluran drainase dan trotoar yang berkualitas

1.   Meningkatkan infrastruktur jalan dengan kapasitas dan kulitas untuk aksesibilitas pergerakan kegiatan antar wilayah guna mendukung kegiatan perekonomian dan  layanan pemerintahan
2.   Meningkatkan rasio saluran drainase dan trotoar yang berkualitas
2.   Optimalisasi infrastruktur pengairan dalam upaya penyediaan air baku
3.   Meningkatkan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air
1.   Peningkatan sarana prasarana dan pengelolaan jaringan irigasi dan sumberdaya air untuk mendukung pembangunan bidang pertanian dan menjaga ketersedian air bagi kehidupan masyarakat
3.   Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang memadai serta tersedia sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
Meningkatkan sarana prasarana perhubungan dan transportasi umum yang layak, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi
1.   Meningkatkan sarana prasarana perhubungan dan transportasi umum yang aman dan memadai
2.   Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
1. Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan dan keberlanjutan berdasarkan pola tata ruang daerah
1.   Meningkatnya cakupan layanan air bersih, sanitasi dan persampahan
Menyediakan air bersih bagi seluruh warga dan meningkatkan sanitasi dan meningkatkan layanan persampahan
1.   Meningkatkan cakupan layanan melalui PDAM dan penyediaan sumur air permukaan
2.   Meningkatkan sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan persampahan yang menjangkau sebagian besar wilayah kota
2.   Tersedianya permukiman dan lingkungan yang tertib dan sehat sesuai dengan pola tata ruang
Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan;
1.   Mengembangkan kerangka regulasi dalam penataan ruang dan data spasial
2.   Mewujudkan rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pemanfaatan ruang oleh semua
3.   Meningkatkan upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang
3.   Pengendalian sumber daya alam, lingkungan dan penyediaan energi
Pemanfaatan SDA, lingkungan dan energi yang seimbang dan berkelanjutan
1.   Mengendalikan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan
2.   Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan penyediaan energi bagi masyarakat
1. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan daya beli masyarakat melalui pengembangan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi lokal










1.   Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat
Mendorong aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang perdagangan, jasa, industri kreatif dan pariwisata
1.   Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing di bidang perdagangan, jasa, dan industri kreatif berbasis potensi lokal
2.   Meningkatkan aktivitas usaha yang berdaya saing dibidang pariwisata melalui wisata kulier dan ekowisata

Meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah
1.   Meningkatkan produktivitas pertanian
2.   Meningkatkan ketahanan pangan daerah
2.   Meningkatnya UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya
Mengembangkan UMKM, koperasi dan lembaga keuangan lainnya
1.   Mengembangkan jiwa wirausaha dan usaha mikro, kecil serta menengah
2.   Mengembangkan koperasi dan lembaga keuangan lainnya, terutama lembaga keuangan mikro sampai tingkat kelurahan
3.   Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
Meningkatkan jaminan keamanan dan kepastian iklim investasi
Melakukan promosi daerah dan pemberian insentif bagi investor

MISI III : Meningkatkan  Infrastruktur dan Mutu Layanan Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan  Sosial   dan  Pengembangan Budaya  Lokal
1. Meningkatkan  aksesibilitas dan mutu pendidikan  serta derajat kesehatan masyarakat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
1.   Meningkatnya aksesibilitas dan layanan pendidikan

Meningkatkan  ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang.


1.   Akselerasi  penyelelenggaraan  pendidikan di kecamatan yang angka partisipasi pendidikannya masih rendah
2.   Peningkatan dan pemerataan daya tampung pendidikan setiap jenis dan jenjang pendidikan
3.   Penguatan dan pengembangan pendidikan non formal dan informal.

2.   Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
1.   Meningkatkan sarana, prasarana dan tenaga kesehatan
2.   Meningkatkan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
1.   Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
1.   Meningkatkan jaminan perlindungan sosial
1.   Meningkatkan jaminan perlindungan sosial dibidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan dan sosial lainnya
2.   Mitigasi bencana dan rehabilitasi pasca bencana
2.   Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
1.   Meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
3.   Mendorong terbukanya kesempatan berkerja dan berusaha
1.   Memperluas lapangan pekerjaan melalui penciptaan wiras usaha baru
2.   Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
2.   Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Meningkatkan penanganan PMKS secara menyeluruh
Meningkatkan penanganan PMKS secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat
3.   Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
Optimaliasi pengendalian kependudukan
Mendorong keluarga berencana yang kecil, mandiri dan sejahtera
4.   Menjamin perlindungan anak dan perempuan
Meningkatkan advokasi perlindungan anak dan perempuan
Meningkatkan jaminan perlindungan anak dan  perempuan
5.   Meningkatnya peran gender dan pemuda dalam pembangunan
Meningkatkan peran gender, dan pemuda dalam pembangunan
Mendorong peran perempuan dan pemuda untuk lebih aktif dalam pembangunan

6.   Pelestarian seni budaya dan olahraga
Mengembangkan seni budaya dan olahraga
1.   Meningkatkan apresiasi terhadap pelaku seni budaya dan olahraga
2.   Meningkatkan sarana dan prasarana seni budaya dan olahraga


KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk mencapai Visi dan Misi selanjutnya dipertegas dengan upaya melalui strategi  pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung oleh kebijakan yang bersifat umum dan dikaitkan dengan prioritas pembangunan serta program yang akan dilaksanakan. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas pembangunan. Adapun prioritas dan program pembangunan pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:
1.     Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah
a.     Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
b.    Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
c.     Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan;
d.    Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong;
e.     Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong;
f.      Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
g.     Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
h.    Program Pendidikan Menengah;
i.      Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Bidang Pendidikan;
j.      Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan  Prasarana Kesehatan;
k.    Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata;
l.      Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan;
m.   Program Fasilitasi Pengadaan Tanah Pemerintah;
n.    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
o.     Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar;
p.    Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian.
2.     Peningkatan kualitas SDM yang didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
a.     Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Duabelas Tahun;
b.     Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
c.      Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
d.     Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
e.      Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
f.       Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan;
g.     Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba; 
h.     Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS;
i.       Program Peningkatan Kesejahteraan SDM Rumah Sakit;
j.       Program Keluarga Berencana.
3.     Pengendalian tata ruang, permukiman dan lingkungan yang berkelanjutan
a.     Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
b.     Program Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan (Tata Kota);
c.      Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
d.     Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pertamanan dan Pemakaman;
e.      Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman;
f.       Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
g.     Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
h.     Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
i.       Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
j.       Program Pengendalian Banjir;
k.     Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan LIngkungan Hidup;
l.       Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
4.     Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat
a.     Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
b.     Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah);
c.      Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
d.     Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
e.      Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
f.       Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport;
g.     Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
h.     Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
i.       Program Peningkatan Produksi Perikanan;
j.       Program Optimalisasi Pengelolaaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
k.     Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar;
l.       Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;
m.   Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
n.     Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
o.     Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
p.     Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
q.     Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
r.      Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
5.     Penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan amanah
a.     Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
b.     Program Pengembangan Data/ Informasi;
c.      Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah;
d.     Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
e.      Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
f.       Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
g.     Program Perencanaan Sosial Budaya;
h.     Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
i.       Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
j.       Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
k.     Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan;
l.       Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah;
m.   Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
n.     Program Penataan Administrasi Kependudukan;
o.     Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah;
p.     Program Peningkatan Pelayanan Publik;
q.     Program Peningkatan Pelayanan Perijinan;
r.      Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
s.      Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
t.      Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
u.     Program Peningkatan SDM Pertanian;
v.      Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
6.     Penanggulangan kemiskinan
a.     Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
b.     Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya;
c.      Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan;
d.     Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
e.      Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
f.       Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
g.     Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaaan Gender dan Anak;
h.     Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
i.       Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
j.       Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
k.     Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan (bantuan listrik untuk rumah tangga pra KS).
7.     Pelestarian tata nilai dan kebudayaan daerah
a.     Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
b.     Program Pengembangan Nilai Budaya;
c.      Program Pengelolaan Keragaman  Budaya;
d.     Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
e.      Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
f.       Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
g.     Program Pendidikan Politik Masyarakat.
Program prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2013-2017, secara spesifik menjadi perhatian khusus yakni:
1.     Peningkatan Infrastruktur berkualitas kota melalui Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong, Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
2.     Pembangunan pusat pasar ekonomi kreatif produk unggulan daerah (kerajinan, makanan, olahan dll) sebagai pusat pemasaran, promosi dan objek wisata belanja dan kuliner Tasikmalaya, melalui Program Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pasar;
3.     Pendidikan berbasis ahlak, melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Dua Belas Tahun;
4.     Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat melalui Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan; Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Laboratorium dan Perbekalan Kesehatan; Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya;
5.     Rintisan pengembangan lapangan terbang komersial, melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
Selain itu, disamping melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihannya, Pemerintah Kota Tasikmalaya akan mendukung terhadap program-program Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat serta inisiatif masyarakat, diantaranya adalah upaya percepatan penegerian Universitas Siliwangi dan memfasilitasi terlaksananya pembangunan Asrama Haji Tasikmalaya.
Dalam pelaksanaan prioritas pembangunan lima tahun kedepan dan untuk optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas program serta pencapaian target kinerja pembangunan, maka perlu dirumuskan suatu kebijakan umum pembangunan tahunan secara bertahap. Perumusan pembangunan tahunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan isu strategis, prioritas pembangunan dan berdasarkan kemendesakan kebutuhan serta limitasi kemampuan keuangan daerah.
Dengan pentahapan ini diharapkan output dan outcome pembangunan secara cepat dan nyata dapat dirasakan oleh kelompok sasaran pembangunan khususnya, serta seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya pada umumnya. Pentahapan pembangunan dimaksud selanjutnya disebut “Fokus Pembangunan Kota Tasikmalaya”. Fokus pembangunan ini menggambarkan sasaran utama pembangunan yang akan dijadikan prioritas pembangunan pada tahun bersangkutan dengan tidak mengabaikan pembangunan urusan dan sasaran pembangunan yang lain.
1.     Fokus Pembangunan Tahun 2013-2015
“Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah”
Fokus pembangunan periode ini merupakan upaya penyedian infrastruktur sebagai modal dasar untuk pelaksanaan pada fokus pembangunan tahun 2016-2017. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah adalah upaya untuk menyediakan infrastruktur daerah yang mempunyai daya tampung sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi standar sesuai dengan kelas dan fungsinya. Pembangunan infrastruktur daerah meliputi infrastruktur pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan perekonomian serta kemasyarakatan yang didukung oleh infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pada tahap awal, prioritas pembanguan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan drainase terutama yang menuju pada pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan. Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, menggambarkan kondisi jaringan jalan yang memenuhi standar konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsinya.
Tahap selanjutnya pembangunan difokuskan pada pengembangan infrastruktur lainnya antara lain:
a.     Infrastruktur pemerintahan seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung kantor pemerintahan.
b.     Infrastruktur kesehatan seperti pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, pustu, dan pengembangan RSUD serta penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan.
c.      Infrastruktur pendidikan seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan termasuk kelengkapannya (perpustakaan, toilet, laboratorium, dll).
d.     Infrastruktur perekonomian seperti pemeliharaan irigasi, pembangunan / revitalisasi pasar tradisional, pembangunan sentra usaha mikro dan kecil, industri kreatif dengan konsep One Village One Product serta terminal peti kemas.
e.      Infrastruktur kemasyarakatan seperti penyediaan taman kota, pembangunan dan rehabilitasi sarana olah raga, dan keagamaan.
2.     Fokus Pembangunan Tahun 2016-2017
”Mendorong Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial”